Breaking News

Category Archives: Jurnal Bogor

Feed Subscription

Belum Berizin, Bangunan 95 Persen baru Disidak

8

Parung | Pengawas Tata Bangunan wilayah Parung mengaku kesal, setelah minimarket di Kampung Jabon, RT 2/3, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung akan segera dibuka pada 27 Agustus mendatang. Padahal, bangunan yang rencananya akan dipakai minimarket Alfamidi itu, diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Saya sangat kecewa dengan pemilik bangunan itu. Saya sudah layangkan panggilan sampai 3 kali, tapi sampai hari ini belum pernah datang. Hal ini akan saya laporkan ke dinas tata bangunan. Bila masih tidak respon, saya akan laporkan ke Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menghentikan operasional bangunan tersebut,” ujar Pengawas Bangunan wilayah Parung, Adang Supena kepada Jurnal Bogor, Kamis (21/8).

Kecamatan Parung menjadi salah satu daerah pengawasan di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tata Bangunan dan Pemukiman wilayah II Ciawi. UPT mengaku baru mengetahui bangunan itu setelah melakukan sidak, kemarin.

Bangunan ruko itu tepat berdiri dipinggir Jalan Raya Parung-Kemang. Sebagai bagian dari tugas Adang, pengelola minimarket seharusnya menempuh perizinan lebih dulu, baru mulai pembangunan. Akan tetapi, pengelola sudah melakukan pembangunan meskipun belum menempuh perizinan.

“Saya kembali memberikan surat teguran kepada pihak minimarket tersebut, seusai prosedur yang berlaku. Selanjutnya Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor yang akan melakukan tindakan lanjutan,” katanya.

Adang mengaku kecolongan terhadap proses perizinan minimarket itu. Dari informasi yang diperolehnya, pengelola sedang menempuh perizinan ke Badan Perizinan Terpadu (BPT) namun pihaknya tidak mengaku tidak mengetahui proses perizinan itu. “Dengan cara ini, pengelola bisa berkelit telah menempuh perizinan sambil pendirian bangunan berjalan. Padahal seharusnya tempuh dulu perizinan, setelah selesai baru mulai pembangunan,” keluh Adang.

Adang menambahkan, bangunan yang kini sudah mencapai 95 persen itu dipastikan belum memiliki IPPT dan IMB.

Mardiyono

Debu Ancam Kesehatan Warga Rumpin

7

Rumpin | Tak hanya menghawatirkan keselamatan pengendara yang melintas, kesehatan pengendara menjadi perhatian di Jalan Raya Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Selain badan jalan yang rusak, pengendara yang melintas di Jalan Raya Rumpin pun harus merasakan kepulan debu juga menyelimuti di sejumlah jalan utama wilayah Barat Kabupaten Bogor .

Mata perih, muka tebal, dan saluran pernafasan kering, adalah keluhan yang sering dirasakan sejumlah pengemudi, khususnya roda dua yang melintas di Jalan Raya Rumpin. Jelas hal tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan sejumlah masyarakat di wilayah Barat Kabupaten Bogor tersebut.

Seorang warga, Nanang mengatakan, permasalahan pengguna Jalan Raya rumpin bisa dikatakan sudah kompleks. “Selain masih banyaknya badan jalan yang rusak, pengemudi juga harus menerima debu yang sangat tebal,” ujar Nanang kepada Jurnal Bogor, Rabu (20/8).

Ia menambahkan, hal tersebut dirasakan sudah satu tahun belakangan ini. “Selain berasal dari jalan yang sudah tinggal berasalkan batu, debu juga berasal dari kendaraan truk yang mengangkut tanah,” katanya.

Pantauan Jurnal Bogor, meski jalan raya tersebut diselimuti debu, namun banyak pengguna jalan yang tidak menggunakan helm atau masker untuk meminimalisir dampak negative debu bagi kesehatan.

Tak hanya pengguna jalan, jajanan makanan yang ada di sisi jalan raya pun sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Noverando H

Pabrik Roti Pecat Buruh Lewat Sms

Babakanmadang | PT Sri Boga Integries Produksi Roti,yang berlokasi Dijalan Cibongas Kampung malimping Rt 3/2 Desa Babakan Madang, Kecamatan Madang memecat atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah buruhnya dengan melalui Sms, pemecatan tersebut di dasari lantaran buruh tersebut tidak masuk kerja selama satu Hari. Padahal pemberhentian harus sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang undangan ketenaga kerjaan.

Salah Satu Buruh Yang Dipecat ,Farid (28) Warga Kampung Malimping mengatakan,Ia mengaku pihak perusahan memecat 4 buruhnya,dan pemecatan tersebut hanya melalui Sms hanya gara-gara tidak masuk sehari tanpa alasan yang jelas,Yang seharusnya pihak perusahaan melakukan PHK itu melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pihak perusahaan memecat saya melalui Sms katanya saya sudah diberhentikan,Ujar kepada Jurnal Bogor ,kemarin

Menurutnya,selama ini pihak perusahaan menggaji buruhnya masih Dibawah standar. Bahkan perusahaan sering memberhentikan buruhnya yang sudah bekerja lama tanpa adanya kejelasan. “Kalau buruh yang sudah lama dan gaji lumayan suka diberhentikan perusahaan tanpa alasan yang jelas,terus mencari lagi yang baru dengan upah yang rendah, Imbuhnya.

Menanggapi soal ini,Kepala Desa Babakan madang Deni Nugraha menjelaskan,Ia mengaku kesal dengan sikap perusahaan tersebut,sebab Pihak perusahaan Memecat Buruhnya dengan cara diluar prosedur.ia berjanji akan melakukan klarifikasi terhadap perusahan itu.

“Seharusnya pemutusan hubungan kerja melalui musyawarah dulu,dan meski ada pemecatan juga harus ada pesangon sesuai perundang undngan ketenagakerjaan,atau mungkin dilihat dari perjanjian kontrak dengan pihak perusahaan.Nanti saya coba klarifikasi Dengan pihak perusahaan untuk ditindak lanjuti,Paparnya.

Sementara pihak perusahaan Baik, Yani maupun Hasan selaku HRD Tidak Bisa memberikan komentarknya, sebab menurut Salah satu Satpam yang bernama Tri karya mengatakan sedang keluar untuk Urusan.

Asep S

Galian C Ilegal Dibidik

6

Sukaraja | Tak hanya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bangunan Liar (Bangli) saja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor juga fokus menyisir galian C ilegal. Meski sudah tak melakukan aktivitas, Satpol PP Kabupaten Bogor lakukan inspeksi mendadak (sidak) galian C di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Rabu (20/8).

Adanya kegiatan pemerataan tanah di RT 1 dan 2, RW 2, Desa Pasir Jambu, Sukaraja meresahkan warga setempat. Pasalnya akibat adanya aktivitas tersebut, menyebabkan berbagai dampat negatif bagi lingkungan sekitar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Kabid Dalops) Satpol PP Kabupaten Bogor, Asnan mengatakan, ada aduan masyarakat kepada pihaknya, tentang kegiatan galian C di Desa Pasir Jambu berdampak pada lingkungan. “Akibat galian C itu, jalan raya menjadi rusak dan menyebabkan lingkungan sekitar berdebu,” ujar Asnan kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menambahkan, berarti kegiatan galian C tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar. “Kami melakukan penindakan berdasarkan Perda no 8 tahun 2006 tentang ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, kami akan melakukan penghentian kegiatan galian,” tambahnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, galian di Desa Pasir Jambu tersebut belum mengantungi izin. “Galian C itu tak memiliki izin, jelas itu juga tak diperbolehkan ada kegiatan,” ungkapnya.

Saat ini, ia menerangkan, sudah tidak ada aktivitas di lokasi semenjak beberapa hari belakangan. “Alat beratnya saja sudah tidak ada ditempat galian, dan menurut warga sekitar kegiatan sudah berhenti dua hari,” katanya.

Tak hanya di wilayah Sukaraja saja, ia menjelaskan, pihaknya akan menyisir seluruh wilayah Kabupaten Bogor. “Kami akan menyisir dan menindak galian C ilegal yang ada tanpa pandang bulu,” jelasnya

Sementera itu, menurut salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya memaparkan, galian tersebut dibekingi oleh oknum kepolisian setempat. “Ya, sering anggota polisi bersiaga untuk menjaga lokasi galian tanah itu,” paparnya.

Noverando H

Burhani Terima Duit 20 Juta

Cibinong | Ketua KNPI Kabupaten Bogor Burhani mengakui dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor. Menurutnya, dirinya diminta oleh salah satu pemilik lahan untuk memediasi antara pemilik lahan yang bersengketa, dan ia mengakui bahwa uang yang diterimanya adalah uang operasional sebanyak Rp 20 juta.

“Saya juga kaget hal ini dipermasalahkan hingga diadukan ke Polres Bogor. Dalam rangkaian pemanggilan saya sebagai saksi, kemudian saya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Burhani kepada wartawan, Kamis (21/8).

Burhani menjelaskan, permasalahan kasus yang menimpa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi KNPI Kabupaten Bogor, karena kasus ini bermula saat dirinya masih sebagai anggota FKPPI.

Meskipun begitu, KNPI langsung menggelar rapat tertutup di Gedung KNPI Kabupaten Bogor, menanggapi perkembangan kasus yang melilit sang ketua. Rapat berlangsung dari pukul 14.00 dan baru berakhir sekitar pukul 20.00.

Terpisah, Sekretaris Cabang GM FKPPI 10.04 Kabupaten Bogor, Agus Budiarso mengaku prihatin atas kasus yang membelit Ketua Cabang GM FKPPI 10.04 Kabupaten Bogor, Marcelinus Nur Sombaliga. Agus mengaku sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus, dan bertekad untuk tetap mengikuti proses hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Dengan kejadian ini, kami baik dari pengurus maupun anggota GM FKPPI Kabupaten Bogor, tetap akan memantau proses hukum yang sedang berjalan saat ini, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sebagai bentuk jiwa Korsa putra-putri TNI/Polri, seluruh rayon tetap memberikan dukungan moril kepada ketua cabang marcelinus sebagai ketua GM FKPPI,” tegas Agus.

Dia juga menyatakan, 40 rayon organisasi itu tetap memberikan dukungan moril kepada Marcelinus. “Sebagai bentuk jiwa Korsa putra-putri TNI/Polri, seluruh rayon tetap memberikan dukungan moril kepada ketua cabang Marcelinus sebagai ketua GM FKPPI. Selain itu, adanya kejadian ini, justru membuat kami sebagai organisasi kepemudaan semakin kuat dan solid,” katanya.

Di tempat berbeda, Ketua GM FKPPI Rayon Sukaraja Arnold Leasa juga memberikan pernyataan sikap dukungannya kepada Marcelinus. “Kami tetap solid dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan di media saat ini. Dukungan kepada ketua kami juga tidak akan berkurang sedikitpun,” tegasnya saat ditemui di Mako GM FKPPI, Gedung KNPI Kabupaten Bogor, kemarin.

Hal senada, juga disampaikan oleh Budi Setiadi Nugraha selaku Ketua Rayon Tajurhalang. Budi mengatakan rayon Tajur Halang sudah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya agar tetap menjaga kondusivitas.

“Kami sudah memberikan instruksi agar seluruh anggota tidak terpengaruh dan terpancing. Dan tetap menjaga situasi agar kondusif,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Bogor Burhani dan Ketua GM FKPPI Kabupaten Bogor, Marcelinus Nur Sombaliga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penguasaan dan kepemilikan lahan, yang melibatkan dua pengusaha yang saling klaim memiliki lahan. Lahan itu sendiri berada di samping Jalan Alternatif Sentul.

“Kasusnya pemerasan yang dilakukan terhadap Jonathan salah satu pengusaha audio dan elektronik di jalan alternatif sentul, penangkapan tersebut atas dasar laporan dari korban, dan yang bersangkutan memenuhi panggilan kami,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Didik Purwanto, Rabu (20/8). Meskipun ditetapkan tersangka, dua ketua OKP tersebut tidak ditahan karena permohonan penangguhan penahanan mereka dikabulkan Polres Bogor.

Firdaus

Scroll To Top