Breaking News

Category Archives: Jurnal Bogor

Feed Subscription

Catatan ‘Hitam’ Setya Versi ICW

Jakarta | Terpilihnya politisi Golkar Setya Novanto menjadi Ketua DPR disesalkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koalisi Merah Putih dianggap mengabaikan integritas dan komitmen pemberantasan korupsi ketika menyodorkan Setya.

Sorotan tajam dari ICW ini bukan tanpa alasan. Setya yang menjabat sebagai Bendahara Umum Golkar bolak-balik diperiksa penegak hukum dengan status saksi. “Orang ini patut diragukan dari aspek integritasnya dan komitmennya dalam perkara korupsi,” ujar Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto dalam jumpa pers di sekretariat ICW, Kamis (2/10).

Dalam catatan ICW, Setya diduga pernah tersandung dalam perkara korupsi. Pertama, Setya diduga terkait perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar meski hingga kini status hukumnya masih belum jelas.

“Pihak Kejaksaan Agung sendiri belum pernah mengumumkan secara resmi adanya penghentian penyidikan perkara korupsi terhadap Setya Novanto. Hanya Joko Tjandra yang diproses hingga ke pengadilan, selebihnya tidak jelas,” ujar Agus.

Kedua, pada 2010, Setya juga pernah diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. M Nazaruddin juga pernah menyebutkan adanya keterlibatan Setya dalam proyek E-KTP di Kemendagri.

Nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Rusli dihukum pidana penjara 14 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Di tingkat banding, hukuman pidana Rusli dikurangi menjadi 10 tahun penjara dengan denda yang sama.

“Dalam kasus dugaan suap pengurusan Revisi Perda Nomor 6/2010 tentang pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012, Rusli diduga memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas memberikan suap Rp 9 miliar kepada anggota DPR Setya Novanto dan Kahar Muzakir,” sambung Agus.

Catatan ‘hitam’ ini, menurut ICW, justeru memperburuk citra DPR. Apalagi Transparency International Indonesia pada 2009-2013 juga pernah menempatkan DPR sebagai salahsatu lembaga paling korup di Indonesia.

“Di masa mendatang, sulit berharap DPR akan memiliki keberpihakan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan KPK, karena pimpinan DPR saat ini juga tersangkut dalam perkara korupsi dan menjadi saksi dalam perkara korupsu yang ditangani oleh KPK,” tuturnya.

Pemberantasan korupsi ke depan juga menjadi sulit, karena pimpinan dan anggota dewan melindungi diri dengan UU MD3. Dengan regulasi ini, maka pemeriksaan anggota dewan oleh penegak hukum hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan DPR.

Selain itu upaya menguasai atau melemahkan KPK setidaknya diduga menjadi salahsatu target utama dari sejumlah parpol Koalisi Merah Putih. Sebab, sudah dihembuskan wacana revisi UU KPK. M Ircham | *

Bahas Perppu Pilkada Sekaligus Perppu Pemda

Jakarta | Selain menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah menyiapkan Perppu Pemda. Hal ini dilakukan, karena Perppu Pilkada berkesinambungan dengan UU Pemda yang baru saja disahkan.

“Yang pertama itu mengganti UU Pilkada, kenapa diganti, karena azasnya berubah. Jadi, prinsip tidak langsung menjadi yang langsung, dipilih DPRD jadi dipilih rakyat,” ucap Wamenkum HAM, Denny Indrayana di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/10).

Adapun isi Perppu Pemda tidak jauh beda dengan isi UU Pemda. Yang berbeda hanya pasal tentang Pilkada DPRD yang terdapat dalam UU Pemda ditiadakan dalam Perppu Pemda yang akan disahkan nanti.

“Perppu yang kedua (Perppu Pemda) itu berubah saja UU Pemda, 2 pasal dalam UU Pemda, yang baru, diubah. Jadi, dihilangkan lagi kewenangan DPRD untuk memilih gubernur, bupati dan walikota,” ujarnya.

Presiden SBY tadi malam mengumpulkan sejumlah menteri untuk melakukan rapat terbatas. Agenda rapat itu membahas masalah Perppu Pilkada dan Perppu Pemda.

Sejumlah menteri yang hadir, antara lain Menkum HAM, Amir Syamsuddin, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono dan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Hingga pukul 18.30 WIB, sejumlah menteri terus berdatangan ke kantor Presiden.

M Ircham | *

Aria Bima Berkelit

6

Jakarta | Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima menyangkal sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri menolak bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia juga membantah bahwa gagalnya pertemuan antara Mega dan SBY sebagai pemicu kekalahan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Bahkan, ia menyebut niat Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu bertemu Megawati hanya alat pencitraan.

“Setahu saya keinginan (SBY) ketemu Megawati itu hanya pencitraan untuk memojokkan Megawati yang nggak mau ketemu. Begitu itu ditindaklanjuti ngeper juga. Sama persis permainan opsi Pilkada langsung dan tidak langsung. Begitu kami dukung, Demokrat mundur juga,” kata Aria Bima di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (2/10).

Aria Bima mencoba berkelit saat ditanya bahwa Mega hanya mengirim utusan ke SBY. “Lha ini materinya apa, bukan pertemuan silaturahim kekeluargaan. Ini pertemuan tokoh pimpinan politik,” katanya.

Ia berusaha meyakinkan bahwa tidak ada niat Mega menolak bertemu dengan SBY. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Mega kepada Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani. “Jadi tidak benar Bu Mega tidak mau ketemu, karena itu dibuat pencitraan lagi seolah-olah Bu Mega tidak mau ketemu Pak SBY,” ujarnya.

Samad Sesalkan Setya

5

Jakarta | KPK sangat menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Ketua KPK, Abraham Samad memandang bahwa Setya Novanto berpotensi memiliki masalah hukum.

“KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat,” kata Samad, Kamis (2/10).

Samad tak menjelaskan lebih lanjut apa maksud Setya Novanto berpotensi terkena masalah hukum. KPK sebenarnya berharap agar Ketua DPR adalah sosok yang bersih dan tak terkait proses hukum.

“Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang ter?pilih orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi, KPK juga kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru,” jelas Samad.

?Nama Ketua DPR terpilih Setya Novanto sering disebut dalam beberapa kasus yang ditangani KPK. Bahkan, Setya Novanto beberapa kali diperiksa penyidik KPK.

Setidaknya, ada dua kasus yang ditangani KPK yang menyeret nama Setya Novanto. Kasus itu adalah kasus korupsi pembangunan venue PON Riau yang menjerat Eks Gubernur Riau Rusli Zainal dan kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Jatim di MK yang menjerat Akil Mochtar. Tak hanya diperiksa di KPK, Setya Novanto juga pernah dihadirkan ke muka persidangan dalam kedua kasus itu.

BMW S100 RR Makin Lincah

4

Pabrikan otomotif Bayerische Motoren Werke AG (BMW), resmi meluncurkan BMW S100 RR edisi terbaru, pertama kali di dunia pada ajang Pameran motor internasional Intermot 2014 di Jerman, kemarin.

“Kesempatan di pameran ini merupakan world premiere bagi BMW S1000 RR. Kami memposisikan model ini sebagai produk global,” ujar BMW dalam siaran persnya.

BMW mengatakan, edisi terbaru itu tampil dengan sejumlah ubahan, mulai dari knalpot, bodi bagian belakang, fairing, serta sistem pengendalian pada peranti suspensi secara elektronik.

Pada bagian knalpot, edisi anyar itu menggunakan dual exhaust port. Sedangkan pada sistem suspensi menggunakan garpu semi aktif.

Menariknya, pengaktifan peranti suspensi untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengendara menggunakan koneksi elektronik.

Model 2015 masih mengusung mesin 999 cc, 4 silinder in-line DOHC yang bertenaga 199 hp dan torsi 113 Nm pada 12.000 rpm.

Tenaga itu lebih besar 6 hp ketimbang pendahulunya, tenaga sebesar itu disalurkan ke roda dengan transmisi 6 tingkat kecepatan.

Dengan tenaga sebesar itu, motor ini mampu melesat hingga 200 kilometer per jam (kpj). Sedangkan akselerasi dari 0 – 100 km per jam dicapai hanya dalam tempo 3,1 detik.

Suut Amdani | *

Scroll To Top