Breaking News

Category Archives: Headline

Feed Subscription

KAMMI Ultimatum Jokowi

Jakarta | Jurnal Bogor

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memberi ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan tindaklanjut penyelesaian persoalan negara. Melonjaknya harga kebutuhan pokok, rendahnya nilai tukar rupiah dan sejumlah polemik lainnya, menjadi dasar dari sikap kelompok mahasiswa ini.

“Jokowi seakan linglung dan lupa bahwa dirinya seorang presiden, sehingga ketika permasalahan besar ini terjadi, ia hanya mengatakan, itu bukan urusan saya. Presiden macam mana pula yang mampu berkata dengan santainya menanggapi permasalahan besar bangsa sekarang ini,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Andriyana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Sebab itu, direncanakan pada Kamis 19 Maret 2015, secara serentak di seluruh Indonesia, KAMMI akan menggelar aksi untuk memberikan ultimatum kepada Jokowi.

Terdapat sejumlah tuntutan yang akan diajukan, yakni pertama, meminta untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan masyarakat baik sembako,Bahan Bakar Minyak, Tarif Dasar Listri, elpiji dan sebagainya sesegera mungkin. Kedua, meminta kepada Jokowi untuk membangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan ketiga, yakni meminta untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

“Aksi ini akan dilakukan serentak di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dan akan difokuskan pada titik-titik sentral dan vital masing-masing wilayah dan daerah. Aksi ini juga akan dilangsungkan hingga kebijakan Jokowi dirasa membaik,” kata Andriyana. n M Ircham | *

 

 

Mitsubishi-Isuzu Inves Rp 6,5 Triliun

Optimalkan Ekspor, Bangun Pabrik di Karawang

 Karawang | Jurnal Bogor

Dua pabrikan otomotif asal Negeri Sakura Jepang, Mitsubishi dan Isuzu segera memboyong investasinya senilai USD 500 juta atau setara Rp 6,5 triliun ke Karawang untuk mengoptimalkan pasar ekspor. Setelah peletakan batu pertama, 24 Maret 2015 oleh Presiden Jokowi, pabrik yang akan memroduksi MPV (Multi Purpose Vehicle) Mitsubishi ini mulai beroperasi 2017.

“Minggu depan ada groundbreaking untuk pabrik Mitsubishi dan April untuk Isuzu,” ungkap Menteri Perindustrian, Saleh Husin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/3). Saleh belum dapat mengungkapkan kapasitas produksi pabrik tersebut, namun produksi akan dioptimalkan untuk ekspor. Tahap pertama untuk Mitsubishi menyanggupi sebesar 30 persen, di antaranya memroduksi mobil jenis MPV. “Kemarin, kami bertemu pihak Mitsubishi, dia janjikan ekspor paling tidak 30 persen,” tukasnya.

Setelah Mitsubhisi yang memindahkan pabriknya dari Thailand ke Indonesia, menurut Saleh, Yamaha juga akan memroduksi motorsport untuk basis ekspor di Tanah Air. Staf Khusus Wakil Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin menuturkan, pemerintah optimistis bakal bisa menggenjot investasi dari dalam maupun luar negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ‎telah menerapkan layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP).
“Investasi ini menarik. Karena dalam dua bulan ini angkanya naik. Peningkatan ini akan naik sepanjang tahun,” kata Wijayanto di acara Indonesia Economic Quarterly 2015 di Energy Building, SCBD, Jakarta, Rabu (18/3).

Wijayanto mengatakan, Indonesia masih menarik dalam hal investasi. Hal itu terbukti, karena dalam waktu dekat dua pabrikan otomotif besar akan membangun pabriknya di Indonesia. Pertama, Yamaha, yang akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sepedamotor sport Yamaha 250 cc bersama Mitsui. “Dan akan diekspor, jangan takut motor akan memenuhi Jakarta, karena akan diekspor,” tuturnya.

Selain Yamaha, produsen otomotif lain yaitu Mitsubishi juga bakal merealisasikan investasinya dalam waktu dekat. Menurut Wijayanto, pabrik yang akan dibangun ini kapasitasnya akan melebihi pabrik Mitsubishi yang ada di Thailand. ‎”Mitsubishi juga membangun pabrik, lebih besar daripada Thailand. Sangat jelas, mereka akan memindahkan secara bertahap dari Thailand ke Indonesia,” katanya. n M Ircham | *

 

 

Sidang Perdana Gugatan Kubu ARB Digelar 25 Maret

Jakarta | Jurnal Bogor

Sidang perdana gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie terhadap kepengurusan Golkar tandingan Agung Laksono dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (25/3).

Kepastian itu disampaikan Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wisnu Wicaksono kepada wartawan, Rabu (18/3) sore. Kata Wisnu, pihak pengadilan telah menyiapkan tiga hakim untuk menyidangkan gugatan tersebut.

“Sesuai surat edaran Mahkamah Agung, sidang gugatan perdata umumnya berlangsung lima bulan. Itu pun tergantung kedisiplinan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara,” kata Wisnu.

Tiga hakim yang akan memimpin sidang, yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Lilik Mulyadi, Hakim Ifa Sudewi, dan Hakim Dasna.

Kubu ARB melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin 16 Maret.  Tidak hanya Agung Laksono Cs yang digugat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly juga diseret ke pengadilan.

Menteri asal PDI Perjuangan itu digugat lantaran dinilai memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar, meski belum menerbitkan Surat Keputusan pengesahan DPP hasil Munas Ancol.
Padahal, menurut kubu ARB, Mahkamah Partai tidak memenangkan satu pihak pun. Penegasan ini juga sudah disampaikan Ketua Mahkamah Partai, Profesor Muladi.

Kubu ARB menilai Yasonna telah memperlihatkan keberpihakannya kepada kubu Agung Laksono. Karena itu, kubu ARB menilai telah cukup bukti bahwa Menkumham sebagai penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum.
“Telah cukup membuktikan bahwa Menkum HAM melakukan perbuatan melawan hukum dengan penguasa,” kata Yusril. n M Ircham | *

 

Yasonna: Perpres itu Soal Devisa, Bukan Golkar.

Jakarta | Jurnal Bogor

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menglarifikasi pernyataan mengenai rencana pengeluaran Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepengurusan Partai Golkar.

Menteri mengoreksi bahwa ia sama sekali tidak mengatakan akan ada Perpres yang mengatur soal pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Yasonna mengatakan bahwa pernyataannya mengenai perpres itu adalah tentang pembebasan visa bagi beberapa negara yang akan berkunjung ke Indonesia, bukan soal Golkar.

“Perpres itu mengenai devisa, bukan Golkar. Jadi, perpres itu dibikin seolah-olah untuk ke Golkar. Ya, salah dong,” kata Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/3).

Saat itu, kata Yasonna, wartawan mewawancarainya mengenai pembebasan visa, maka dia menjawab bahwa itu harus menggunakan perpres. “Kalau soal Golkar, keputusan menkumham,” kata dia.

Menteri menegaskan belum akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. “Masih ada penelitan berkas. Kami pelajari dulu. Kasih saya waktu tujuh hari,” ujarnya. n M Ircham | *

 

Samarkan Duit Suap

 

Bos Sentul City Palsukan Jualbeli Tanah

Bogor | Jurnal Bogor

Pemilik agen properti PT Multihouse Indonesia (PT MI), Dandi mengaku kaget, lantaran duit senilai Rp 4 miliar mengalir ke rekening perusahaan miliknya dari PT Briliant Perdana Sakti (PT BPS). Padahal, ia mengaku tak pernah ada hubungan bisnis antara PT MI dengan PT BPS.

Duit tersebut diduga disamarkan atas perintah Bos Sentul City sekaligus terdakwa suap ruislag hutan Bogor, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng. Lantas, kaki tangan Swie Teng, Yohan Yap, menghubungi Dandi.

“Yohan Yap adalah kakak ipar saya. Yohan bilang ada uang masuk tanggal 5 Februari. Siang, saya cek by BCA phone, ada Rp 4 miliar. Yang transfer PT Brilian Pradana Sakti,” ujar Dandi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/3). Duit tersebut disetor ke rekening BCA selama dua tahap.

Motifnya untuk menyamarkan duit suap, sehingga seolah-olah ada transaksi jualbeli tanah antara PT MI dan PT BPS. “Tidak ada sama sekali (bisnis antara PT MI dan PT BPS,” katanya. Setelah ditransfer, Yohan menyuruh Dandi untuk menyerahkannya kepada Heru Tanda Putra, karyawan PT Bukit Jonggol Asri, sisanya ia minta ditarik tunai.

“Tapi di bank tidak ada dana, Rp 1,2 miliar. Sisanya lalu ditransfer. Uang yang ditarik tunai, saya taruh di kamar Yohan, di lemari di Kota Wisata. Setelah itu, Dandi diajak bertemu oleh Yohan di Hotel Golden Boutique. Dalam pertemuan tersebut, Yohan melobinya agar seolah-olah ada jual beli tanah antara PT MI dan PT BPS. Saya tidak mau dan saya tidak tahu (uang untuk apa). Uang Rp 4 miliar dari PT BPS,” katanya.

Merujuk berkas dakwaan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah antara PT Briliant Perdana Sakti (PT BPS) dan PT Multihouse Indonesia (PT MI) sebesar Rp 4 miliar dilakukan atas perintah Swie Teng.

Selain itu, Swie Teng didakwa memerintahkan anak buahnya, Tantawi Jauhari Nasution untuk menyuruh Jo Shien Ni alias Nini yang tak lain adalah istri Yohan Yap, untuk menandatangani surat tersebut. Nini sebagai pihak dari PT MI. Namun realitanya, jual beli tersebut tak pernah ada. Atas tindak pidana tersebut, Swie Teng dijerat Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

 

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, HM Zairin mengaku dimarahi Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto soal ruislag kawasan hutan milik PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA). Fakta tersebut mencuat saat sidang pemeriksaan Zairin untuk terdakwa kasus suap ruislag Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng.

“Pak Dirjen marah ke Pemda (Bogor). Kata Pak Dirjen, daerah jangan ikutan ngatur, ini kan kewenangan pusat. Kami mau menyerahkan ke PT A, PT C, bagaimana kami di pusat. Beliau menegaskan persetujuan Menteri Kehutanan 2.754 hektare tapi kenapa Pemda Kabupaten Bogor memberikan 1.668 hektare (untuk PT BJA),” ujar Zairin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/3). Menanggapi amarah tersebut, Zairin hanya bisa diam.

Saat itu, Zairin bertemu dengan Bambang di Lantai 7 Gedung Manggala Wanabakti. Dalam pertemuan, turut hadir pula perantara suap sekaligus pengatur izin ruislag hutan, Yohan Yap, dan pembantu teknis PT BJA Dodi Supriyadi.

Zairin menjelaskan kepada Bambang, berdasarkan rekomendasi tanggal 29 Agust 2013, Pemkab Bogor hanya menerbitkan rekomendasi ruislag untuk kawasan 1.688,47 hektare. Sementara sisa lahan lainnya, tak dapat diberikan.

 

“Ada tumpang tindih dari lahan PT BJA yang sudah dapat rekomen dari bupati dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa dan PT Semindo Resources,” ucapnya. Kedua perusahaan tersebut telah memiliki izin rekomendasi pemerintah Bogor hingga Januari 2015.

Selain itu, Zairin juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu ihwal perkembangan perizinan PT BJA. “Selanjutnya, diserahkan keputusannya kepada Kementerian Kehutanan,” ucapnya.

Setelah pertemuan tersebut, Zairin mengaku pemerintah Bogor mengeluarkan rekomendasi baru.  “Iya (dikeluarkan) April 2014. Luasannya tidak sama yang (rekomendasi) pertama, tapi jadi 2.754 hanya beberapa klausul yang kami tambahkan. Dasar hukum kami cantumkan, kedua klasusul kami tegaskan, izin lain yang telah dikeluarkan Pemda Bogor dianggap masih berlaku sampai keluar keputusan atau ketetapan Pak Menteri atas permohonan PT BJA,” ujarnya.

n M Ircham | *

Scroll To Top