Breaking News

Category Archives: Headline

Feed Subscription

Merger BNI-Mandiri Mimpi Buruk

Jakarta | Jurnal Bogor

Wacana merger dua bank BUMN kembali menghangat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro melempar kembali wacana merger BNI-Mandiri.

Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Yap Tjay Soen mengungkapkan, merger antar bank BUMN lebih banyak risikonya ketimbang manfaat yang akan didapat.

Pertama yaitu untuk melakukan merger akan sangat kompleks, lantaran masing-masing bank pelat merah tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Artinya, terdapat pemegang saham lain selain pemegang saham pengendali yakni pemerintah, yang juga patut dipertimbangkan keberadaannya.

Selain itu, dari sisi kapitalisasi pasar atau market capitalization, perbankan Indonesia tidak kalah kuat dibandingkan dengan perbankan asing. Yap mencontohkan, kapitalisasi pasar bank BUMN Tanah Air diantaranya BRI sebesar US$ 22,79 miliar, Bank Mandiri sebesar US$ 20,77 miliar dan BNI sebesar US$ 9,52 miliar.

Sedangkan kapitalisasi pasar bank asing seperti bank asal Singapura yaitu DBS US$ 38,31 miliar, OCBC sebesar US$ 33,51 miliar dan CIMB sebesar US$ 11,18 miliar.

“Kenapa harus takut dengan bank asing di luar negeri, padahal kapitalisasi pasar bank Indonesia ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank asing,” ucap Yap di Jakarta, Kamis (5/2).

Lebih lanjut Yap menuturkan, terkait dengan obligasi rekapitalisasi yang diterima oleh masing-masing bank BUMN, pemerintah sudah mendapat untung dari penerbitan surat utang itu.

Dengan kapitalisasi pasar BNI sebesar Rp 120,3 triliun, maka saham yang dimiliki oleh pemerintah yaitu 60%, maka kepemilikan dana pemerintah yang ada di BNI adalah sebesar Rp 72,18 triliun.

Jika dikurangi dengan obligasi rekapitalisasi yang dikucurkan pemerintah kepada BNI sebesar Rp 61 triliun, maka pemerintah telah mengantongi profitabilitas sebesar Rp 11,18 triliun.

“Menuju bank yang besar memang baik, tapi bisa saja hasilnya berupa mimpi buruk. Karena kesannya kalau tidak merger tidak bisa mengalahkan bank asing. Padahal kapitalisasi pasar bank-bank di Indonesia cukup besar,” jelas Yap.

nSuut Amdani | *

Kapan Kawin? Teror Kaum Single

k ka

Dinda yang sukses di karir nya di Jakarta sebagai General Manager di sebuah hotel bintang empat, selalu dianggap kurang oleh orang tuanya, karena masih single hingga usianya yang sudah melewati 30 tahun.  Untuk Gatot dan Dewi, orang tua Dinda yang tinggal di Jogja, status Dinda yang masih single ini adalah kegagalan mereka sebagai orang tua.

Bosan di terror oleh orang tuanya yang terus bertanya “kapan kawin Dinda?” Dinda akhirnya menyusun sebuah rencana. Ia memutuskan untuk menyewa Satrio, seorang aktor teater idealis kenalan sahabatnya untuk berpura-pura menjadi pacar Dinda. Satrio bahkan terlalu idealis sehingga menjadi tidak realistis dan sangat ‘annoying’ untuk orang normal. Dinda sempat ragu menyewa Satrio tetapi karena terdesak waktu ia tidak punya pilihan lain.

Dinda berencana hanya membawa Satrio ke Jogja hanya untuk meredam rongrongan orang tuanya, sekaligus menghadiri acara ulang ulang tahun pernikahan orang tuanya. Tanpa disangka Dinda, rencana ini malah menjadi sebuah malapetaka bagi Dinda, karena Gatot dan Dewi ternyata mempunyai rencana sendiri untuk ‘memaksa’ Satrio segera menikahi Dinda. Satrio yang sangat idealis pun ternyata sangat susah mengikuti ‘skenario’ rencana Dinda. Dinda yang terjebak ditengah-tengah semua kekacauan ini pun akhirnya makin menderita.

Satrio yang semula selalu menyulitkan Dinda pelan-pelan menyadari bahwa semua anggota keluarga Dinda memperlakukan Dinda dengan tidak adil dan mempressure Dinda hingga ia selalu merasa ‘tidak cukup baik’ dalam hal apapun.

Suut Amdani | *

4 Nama Calon Kapolri Sudah Dikantungi

Jakarta | Jurnal Bogor

Sejumlah nama sudah disiapkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai calon baru Kapolri. Nama-nama itu akan langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo begitu diminta. Daftar baru kandidat Kapolri disusun sebagai antisipasi jika Jokowi batal melantik Komjen Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Seluruh nama yang masuk daftar baru calon Kapolri merupakan perwira tinggi dari angkatan 82-84. Dari angkatan 82, menurut Komisioner Kompolnas M. Nasser, ada nama Wakil Kepolisian RI Komjen Badrodin Haiti yang saat ini diberi wewenang dan fungsi serupa Kapolri oleh Jokowi agar tak terjadi kekosongan pemimpin di institusi penegak hukum itu.

Sebelum menjabat Wakapolri, Badrodin merupakan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1982 itu juga pernah menjabat Kapolda Banten, Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur.
Selain Badrodin, calon Kapolri lain dari angkatan 1982 adalah Komjen Dwi Priyatno yang saat ini menjabat Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Sebelumnya Dwi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Putut Eko Bayuseno yang ditarik ke Mabes Polri sebagai Kabaharkam –jabatan yang juga sempat dipegang Badrodin Haiti. Dwi juga pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
Calon Kapolri selanjutnya berasal dari angkatan 1984, yakni Komjen Putut Bayuseno yang saat ini menjabat Kabaharkam Mabes Polri. Putut pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Banten, Wakapolda Metro Jaya, Kapolres Jember, Kapolres Situbondo. Ia juga bertugas sebagai ajudan presiden pada pemerintahan periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2009.
Nama berikutnya adalah Komjen Budi Waseso yang saat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Hari ini, Kamis (5/2), Budi Waseso menerima kenaikan pangkat dari jenderal bintang dua (inspektur jenderal) menjadi bintang ketiga (komisaris jenderal).
Usai menerima penyematan bintang tiga itu, Budi Waseso pun menyatakan siap diajukan menjadi calon Kapolri. “Prinsipnya, apapun amanah yang diberikan negara, prajurit Polri harus siap,” kata Budi yang baru 17 hari menjabat sebagai Kabareskrim.
“Prioritas Kompolnas memang (calon Kapolri) dari angkatan 82, 83, dan 84,” ujar Nasser.
Namun dari angkatan 1983 ternyata tak ada nama yang diajukan Kompolnas. “Tidak ada. Di angkatan ini sebetulnya Budi Gunawan,” kata Nasser.
Budi Gunawan yang telah diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri itu justru tersandung perkara hukum sehingga Kompolnas menyediakan nama-nama kandidat baru sebagai penggantinya.
Nama-nama itu pun sesungguhnya tidak baru karena sebelumnya telah ada di daftar calon Kapolri yang diajukan ke Jokowi sebelum sang Presiden memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal. n Latifa Fitria |*

Jokowi ‘tak akan lantik’ Budi Gunawan sebagai Kapolri

Jakarta | Jurnal Bogor

Presiden Joko Widodo tidak akan melantik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG), seperti disampaikan oleh ketua tim independen untuk penyelesain konflik KPK-Polri, Syafii Ma’arif.

“Presiden telah menelepon saya dan menyampaikan mengenai pembatalan pelantikan itu,” kata Syafii kepada wartawan di Yogyakarta.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Erry Riyana Hardjapamekas, anggota tim independen, mengatakan keputusan itu sesuai dengan rekomendasi tim yang disampaikan kepada Jokowi pekan lalu. “Kami merekomendasikan agar tidak melantik BG sebagai kapolri, dan Jokowi juga menerima masukan dari sejumlah pihak yang lain,” kata Erry.

Presiden Joko Widodo sendiri kepada para wartawan menyatakan akan menyelesaikan masalah kisruh pencalonan kapolri ini pekan depan. Jika membatalkan pelantikan BG sebagai kapolri, presiden akan memberikan nama baru sebagai penggantinya.

Sementara itu, Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham B. Saenong, menyarakan agar Joko Widodo mengikuti prosedur yang sudah dijalaninya untuk memiliki pejabat yang bersih. “Saya meyarankan Presiden untuk melibatkan kembali KPK dan PPATK dalam memilih calon Kapolri, agar terpilih orang yang benar-benar bersih,” jelas Ilham dalam diskusi di Jakarta.

Sementara itu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) siap pasang badan untuk melindungi Bambang Widjojanto. Peradi menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu tak pantas dipidanakan atas apa yang dilakukannya saat jadi pengacara dulu.

Anggota tim kuasa hukum Bambang, Bahrain mengatakan, soal pelanggaran yang diduga dilakukan Bambang saat berperkara di Mahakamah Konstitusi tahun 2010 adalah kewenangan Dewan Kehormatan Peradi untuk mengusutnya. “Ada hak Dewan Kehormatan Peradi yang diambil alih oleh polisi,” kata Bahrain.
Oleh karena itu Bahrain menilai secara otomatis kasus pemberikan kesaksian palsu di mana Bambang jadi tersangka harus dihentikan.

Peradi menurut Bahrain berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjuti kasus ini dengan memberikan penjelasan pada penyidik Polri. Soal waktunya, Bahrain menyerahkan sepenuhnya pada Peradi.

Kamis siang, Bambang Widjojanto menemui Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan di Jakarta. Bambang menurut Bahrain melaporkan kasus yang menjeratnya di Mabes Polri berkaitan dengan profesi advokat yang dulu disandangnya saat kasus ini terjadi.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian kesaksian palsu saat menangani sengketa pilkada Kotawaringin Barat di MK. Ia dituduh merekayasa saksi yang dihadirkan agar memberikan keterangan palsu.

Dalam sengketa pilkada itu sendiri, Bambang berhasil memenangkan kliennya pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. Padahal dalam pemungutan suara, pasangan ini kalah dari pasangan Sugianto Sabran-Eko Suwarno. n Latifa Fitria |*

Dewan Dukung Gugatan ke PTUN

Bogor | Jurnal Bogor

Polemik pelantikan tiga direksi baru PD Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) yakni, Andry Latief Asikin (Direktur Utama), Deni S Harumantaka (Direktur Umum), dan Syuhaeri (Direktur Operasional), terus berlanjut. Sebanyak 15 calon direksi yang gugur bakal menggugat Pemkot ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).

Dukungan moral bagi para calon direksi terus berdatangan, termasuk dari wakil rakyat. Salahsatunya dari Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Dodi Setiawan. “Kami (Dewan- red) mendukung Agus Teguh beserta calon lainnya untuk menggugat Bima ke PTUN,” ujar Dodi disela-sela rapat dengar pendapat dengan calon direksi PD-PPJ yang gugur, Kamis (5/2).
Salah seorang penggugat, Agus Teguh Suryaman mengaku senang dengan adanya dukungan dari Dewan untuk melayangkan gugatan ke PTUN.  ”Sebetulnya, ada dewan atau tidak saya pasti akan gugat Bima. Karena dalam hal ini saya merasa dibohongi, dari ketiga orang direksi tersebut merupakan dari partai politik. Sementara dalam persyaratan, tidak boleh yang menjabat sebagai politisi untuk mendaftar sebagai direksi,” papar Agus Teguh kepada Jurnal Bogor usai menghadiri rapat dengan dewan di ruang rapat Paripurna, Kamis (5/2).
Menurut dia, kedatangan para calon yang gugur dalam seleksi direksi PD-PPJ bertujuan melayangkan aspirasinya terkait kejanggalan proses tersebut. Sehingga bisa memperbaiki dan teguran kepada Bima Arya agar segera melakukan perbaikan.
“Agar tidak terulang, jika terulang lagi akan rusak semua. Sehingga, kami berharap menjadi bahan untuk ditindaklanjuti,” ujar dia.
Agus menuturkan, akan semakin baik jika langkah gugatan itu didukung oleh DPRD Kota Bogor.  “Saya kira dewan punya hak, ada interplasi, hak angket bisa diproses dan ditindak lanjuti,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Direktur Operasional PD-PPJ, Umar Toha juga mengaku tersinggung dengan sikap Pemkot Bogor, yang tidak memberikan apresiasi berupa kegiatan serah terima jabatan dari direksi lama ke baru. Bahkan, ia merasa seperti tak dihargai.

“Saya ngerasa kayak dipecat. Tidak ada serah terima jabatan, kami (semua mantan direksi) sudah diperlakukan seperti Aceng Fikri (eks Bupati Garut). Kalau Aceng punya kasus gara-gara kawin sama anak dibawah umur, nah kami kan tidak,” pungkasnya.n Teddy Alif

Scroll To Top